Pendidikan Kritis Perlu Dikembangkan

Les Privat bpUI- Pakar Pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta Sugeng Bayu Wahyono mengatakan, pendidikan kritis perlu dikembangkan sebagai solusi memberantas korupsi secara komprehensif dan struktural. Dalam pendidikan kritis, menurut dia, peserta didik akan bersikap kritis terhadap struktur yang menindas, baik yang menindas dunia ide maupun praktik sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan.

"Pendidikan kritis merupakan arena menanamkan kesadaran bahwa terdapat penindasan struktur yang membuat tidak adanya pembebasan dan pencerahan," kata Sugeng, Rabu (24/8/2011), di Yogyakarta.
     Ia mengatakan penerapan pendidikan kritis bukan hanya di sekolah, tetapi di semua lembaga sosial. Hal ini, menurutnya, akan menciptakan "critical mass", yakni suatu massa atau rakyat yang kritis terhadap segala bentuk struktur yang menindas.
"Hanya dengan menciptakan massa yang kritis yang akan mampu menciptakan bangsa yang berkarakter, seperti disiplin tinggi, jujur, bertoleransi, dan mandiri," ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Sugeng, sekolah jangan lagi diberi beban dengan pendidikan karakter yang bertujuan memberantas korupsi jika tidak diletakkan sebagai bagian dari upaya memberantas kejahatan luar biasa itu secara komprehensif dan struktural.
"Saya khawatir nanti nasibnya seperti Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan pendidikan agama, yang meskipun intensif pelaksanaannya, tidak ada hubungannya dengan menurunnya praktik korupsi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat," katanya.
Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Rochmat Wahab mengatakan, praktik korupsi marak karena ada niat, kesempatan, dan risiko kecil. Oleh karena itu, perlu ada gerakan agar korupsi tidak menjadi budaya.
"Dalam konteks itu, pendidikan karakter secara komprehensif dan struktural perlu dijadikan gerakan antikorupsi. Untuk itu, semua elemen masyarakat dan pemerintah harus mengawal pendidikan karakter tersebut," katanya.
Menurut dia, melalui pendidikan karakter secara komprehensif dan struktursl setiap anak diharapkan akan menjadi personal yang berbudi pekerti, berakhlak mulia, bermoral, berkepribadian, berbangsa, dan bernegara.
"Semua itu harus menjadi perilaku sehari-hari, sehingga anak akan memiliki budaya malu berbuat curang dan budaya bangga berbuat jujur," katanya.